PSI: Mendelegitimasi Institusi-Institusi Demokrasi Adalah Cara Merusak Demokrasi

Beberapa waktu terakhir, ada usaha merusak tatanan demokrasi kita. Upaya sistematis itu dilakukan para politisi yang tidak bisa menerima kekalahan dan berupaya mendelegitimasi institusi-institusi demokrasi seperti KPU dan Bawaslu dengan menyebarkan cerita bohong soal kecurangan pemilu.

Padahal faktanya, Pemilu 2019 berlangsung aman dan demokratis, ditunjukkan dengan datangnya berbagai pengakuan para pemimpin dunia yang mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Bapak Joko Widodo sebagai presiden dengan wakil presiden Ma'ruf Amin. Pemilu 2019 juga dipantau puluhan lembaga independen, dari dalam dan luar negeri.

Namun proses pemilu yang demokratis itu coba digagalkan lewat berbagai cara. Termasuk dengan upaya menciptakan kerusuhan pada 22 Mei lalu — yang oleh aparat kepolisian dan diberitakan media massa sebagai sebuah percobaan makar.

Tindakan para petualang ini sangat berbahaya dan mengancam demokrasi kita. Fitnah bertubi-tubi soal kecurangan pemilu, penyebaran hoax, upaya menyulut kerusuhan sosial, persekongkolan sejumlah purnawirawan untuk mengulangi tragedi Mei '98, rencana pembunuhan tiga pejabat negara dan seorang tokoh pollster, adalah bagian-bagian terpisah dari puzzle skenario besar makar mengagalkan hasil pemilu yang sah.

Atas dasar itu, PSI mendukung upaya Polri mengusut tuntas siapa dalang dibalik upaya percobaan makar 22 Mei. Kami mendesak agar semua pihak termasuk "mastermind" di balik kerusuhan ditangkap, diadili, dan dihukum seberat-beratnya.

Penuntasan kasus makar 22 Mei akan menjadi modal penting untuk mempertahankan demokrasi dari kelompok-kelompok yang hendak menghancurkan demokrasi yang telah kita bangun dengan susah payah.

Kami sebagai partai yang lahir dari rahim reformasi berjanji akan terus mengawal dan memastikan bahwa demokrasi akan terus berjalan di negeri ini. Dan upaya menyelamatkan demokrasi hari ini adalah dengan cara mengusut tuntas kerusuhan 22 Mei.

Raja Juli Antoni
Sekjen DPP PSI