Oleh: Satia Chandra Wiguna
(Wasekjen PSI)
Bro Ninoy Karundeng tiba-tiba menulis panjang di akun FB-nya tentang partai saya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Judul tulisannya: "KASIHAN! GRACE NATALIE BUKAN PEMILIK PSI, ADA SUNNY DAN MICHAE." Sayangnya, tulisan itu isinya 99% tidak berdasarkan data dan fakta. Hanya memuat dusta dan fitnah.
Anehnya Ninoy begitu buas menggigit PSI dengan kesimpulan yang brutal, misalnya PSI berkinerja buruk, padahal anggota DPRD PSI Jakarta belum dilantik. Ninoy sama sekali tidak tergoda mempertanyakan kinerja partai lain yang jelas-jelas sudah dilantik bahkan hampir habis masa kerja mereka. Tanya kenapa?
Mari kita lihat satu per satu fitnah kejam Ninoy ini. PERTAMA, soal Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Bro Michael Sianipar atau Bro Mike, yang disebut Ninoy sebagai mendukung penerbitan IMB oleh Anies Baswedan.
Berita-berita tersebut memang berasal dari diskusi yang dihadiri Bro Mike yang dikutip oleh beberapa media secara tidak lengkap sehingga menimbulkan bias seperti merdeka.com (https://www.merdeka.com/jakarta/psi-apresiasi-gubernur-anies-terbitkan-imb-reklamasi-untuk-kepastian-hukum.html). Ninoy, karena sudah berniat jahat tidak punya keinginan untuk mengklarifikasi atau sekedar googling link berita lain yang memberitakan lebih detail seperti di link ini.
Kita kutip saja secara lengkap berita di atas:
Menanggapi polemik penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) di pulau reklamasi, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta Michael Victor Sianipar meminta Gubernur Anies Baswedan konsisten dan konsekuen dalam memberikan kepastian hukum kepada dunia usaha dan masyarakat.
PSI menilai positif keinginan Gubernur memberi kepastian hukum, tetapi penerbitan IMB tersebut bukan langkah yang tepat.
"Saya rasa keinginan memberikan kepastian hukum ini sangat bagus, tapi jangan juga salah kaprah. Jelas tertulis di Pergub 206 Tahun 2016 bahwa Panduan Rancang Kota bersifat indikatif, artinya sifatnya hanya sebagai pedoman perencanaan pengembangan pulau. Kalau Pak Anies anggap pergub itu sebagai dasar menerbitkan IMB, ya jelas salah. Tujuan pergub itu bukan untuk memberikan dasar diterbitkannya IMB," ujar Michael dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (21/6/2019).
PSI menilai masih ada pro-kontra penerbitan IMB apakah cukup mengacu ke Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 atau harus menunggu peraturan daerah yang baru dan lebih detil. Polemik ini tidak akan selesai kalau kepastian hukum tidak dikunci dengan adanya perda baru yang lebih kuat.
"Bagi PSI, reklamasi sudah menjadi fakta. Pulaunya sudah ada, bangunannya sudah ada. Faktanya, reklamasi pesisir utara Jakarta adalah program pemerintah dan swasta yang diwariskan sejak zaman Sutiyoso. Kalau tiap berganti Gubernur kebijakannya berubah, itu namanya tidak ada kepastian hukum terhadap pembangunan di Jakarta," tambah Michael.
Jika Gubernur Anies serius ingin memberikan kepastian hukum, seharusnya segera mengejar pembahasan dan pengesahan perda terkait kawasan pesisir utara dan pulau reklamasi. Penyelesaian perda itulah solusi final untuk kepastian hukum yang dibutuhkan dalam hal reklamasi.
Menurut Michael, PSI juga menyayangkan kinerja DPRD periode 2014-2019 yang gagal memberikan kepastian hukum itu, bahkan dalam pembahasan perda tersebut tersandung kasus korupsi suap dalam menentukan besaran kewajiban kontribusi tambahan.
"Perlu digarisbawahi, tugas memberikan kepastian hukum bukan hanya tanggung jawab gubernur. DPRD DKI Jakarta juga bertanggung jawab karena ini kan tugas Dewan juga. Ini kenapa DPRD juga harus berbenah, segera kejar produk hukum yang dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum.," kata Michael.
PSI tidak ingin urusan reklamasi yang berdampak sangat besar untuk Jakarta ini digantung terus-menerus dan dijadikan polemik berkepanjangan yang merugikan masyarakat, kata Michael. PSI meminta adanya keputusan pasti dan final terkait reklamasi supaya tidak maju-mundur.
"Ini ibu kota Jakarta, masa urusan kepastian hukum saja sudah bertahun-tahun tidak bisa diselesaikan dan diputuskan? Kita harus mengejar pembangunan ekonomi untuk bisa bersaing dengan kota-kota besar dan negara-negara lain. Setiap keputusan pasti ada pro-kontra, tapi Gubernur dan DPRD harus bisa duduk bareng dan selesaikan," tutup Michael.
Sampai di sini sangat terang bagaimana fitnah Ninoy serta niat buruknya membunuh PSI.
Betikut berita-berita lain yang memuat secara lengkap dan tepat rilis tersebut:
****
KEDUA, soal berita TEMPO mengenai Sekretaris Dewan Pembina PSI Bro Sunny Tanuwidjaja, Bro Mike, dan Cyrus Network. Belakangan, Cyrus Network melaporkan berita itu ke Dewan Pers.
Hasilnya, Dewan Pers menyatakan:
1.Berita "Dari Pantai Mutiara ke Teras Balai Kota" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak berimbang, tidak uji informasi, dan memuat opini yang menghakimi.
2.Judul Sampul "Duit Reklamasi Untuk Teman-Teman Ahok" melanggar Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi.
Rekomendasi Dewan Pers adalah TEMPO wajib memuat Hak Jawab Pengadu (dalam hal ini Cyrus Network) yang disertai permintaan maaf kepada Pengadu dan pembaca.
Silakan cek di sini:
https://www.kompasiana.com/danielht/58d23f8d519773441c64b01e/adakah-itikad-buruk-tempo-terhadap-ahok
****
KETIGA, Bro Ninoy menyinggung-nyinggung soal "Ahok hanya menjadi simbol dan alat mencapai kekuasaan."
Kenyataannya, PSI tidak pernah memanfaatkan Pak Ahok sebagai alat kampanye. Tidak pernah, dari dulu sampai sekarang. Kini Pak Ahok ada di partai lain, tapi PSI tetap menggunakan spirit yang diwariskan beliau, yaitu bersih, transparan, dan profesional. Kami mengedepankan nilai atau spirit, bukan memuja sosok.
Jadi, Bro Ninoy, silakan mengkritisi PSI. Tapi pakailah data dan fakta, jangan menebar kabar bohong. Jangan tiru kelompok sebelah doong.
****
KEEMPAT, entah dari mana Ninoy mengambil kesimpulan bahkan ia jadikan judul tulisannya
KASIHAN! GRACE NATALIE BUKAN PEMILIK PSI, ADA SUNNY DAN MICHAEL.
Sebagai Wakil Sekjen DPP PSI saya tahu benar bagaimana pola dan struktur kepempinan di PSI. PSI kami bangun dengan budaya egaliter tapi pembagian tugas dan wewenang berjalan dengan baik. Bro Mike dan pengurus DPW PSI lain sering datang formal memenuhi undangan atau datang untuk sekedar diskusi informal. Instruksi-instruksi DPP PSI mengenai berbagai macam persoalan selama ini didengarkan dan dijalankan oleh bro Mike dan pengurus DPW lainnya.
Selalu ada perdebatan dan diskusi tapi bila DPP PSI dalam hal ini ketum dan sekjen sudah mengambil keputusan, jajaran pengurus pasti akan melaksanakannya. Bila tidak, tentu ada mekanisme organisasi untuk "menegur" bahkan pemberian sanksi. Jadi kesimpulan Ninoy itu sungguh fitnah yang kejam.
****
Terakhir, tulisan Ninoy ini sangat sama nuansanya dengan tulisan-tulisan provokasi sebelum pemilu yang menyatakan "sia-sia memilih PSI karena tidak akan tembus PT". Cara penyebarannya juga sama. Sangat masif dan sistimatis.
Kami belajar dari politik jahat seperti ini. Tapi satu hal yang Ninoy dan publik perlu tahu, fitnah dan kampanye hitam tidak akan pernah menyurutkan tekad kami untuk bekerja demi negeri ini. Nanti aksi anggota DPRD kami setelah dilantik. Lihat bedanya dengan yang lain. Rasakan manfaatnya.
Salam Solidaritas
Satia Chandra Wiguna
Wasekjen PSI
ayo segera bergabung dengan saya di D/E/W/A/P/K
ReplyDeletehanya dengan minimal deposit 10.000 kalian semua bisa menang uang jutaan rupiah lo
ditunggu apa lagi ayo segera bergabung, dan di coba keberuntungannya
untuk info lebih jelas silahkan di add Whatshapp : +8558778142 terimakasih ya waktunya ^.^